Daftar Jumlah Satuan Kredit Profesi (SKP) bagi Tenaga Medis dan Kesehatan Sesuai Peraturan Kemenkes 2024

Table of Contents

 

INFOLABMED.COM - Pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP) bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NOMOR HK.01.07/MENKES/1561/2024, yang mengacu pada Pasal 263 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 

Dalam regulasi tersebut, tenaga medis dan tenaga kesehatan diwajibkan memiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang dengan syarat pemenuhan jumlah SKP.

Apa Itu Satuan Kredit Profesi (SKP)?

SKP adalah sistem pengukuran yang digunakan untuk memastikan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan secara berkala meningkatkan kompetensi profesional mereka. 

Baca juga : Tata Cara Mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) Nakes Terbaru

Setiap profesi kesehatan memiliki target pemenuhan SKP yang berbeda, yang dapat diperoleh melalui partisipasi dalam pelatihan, seminar, workshop, simposium, serta kegiatan lain yang terkait dengan pembelajaran, pelayanan, dan pengabdian masyarakat.

SKP Sebagai Syarat Perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP)

Untuk memperpanjang SIP, tenaga medis dan tenaga kesehatan diwajibkan untuk memenuhi jumlah SKP tertentu dalam jangka waktu lima tahun. 

Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SI-SDMK) yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan akan mencatat bukti pemenuhan SKP ini. 

Baca juga : Berapa Jumlah SKP ATLM (Ahli Teknologi Laboratorium Medik) Terbaru Yang Harus Dipenuhi?

Jika tenaga medis tidak memenuhi syarat ini selama periode tersebut, mereka diwajibkan untuk mengikuti ujian kompetensi sebagai alternatif.

Jumlah SKP yang Diperlukan oleh Berbagai Profesi

Setiap profesi di bidang medis dan kesehatan memiliki persyaratan jumlah SKP yang berbeda. Berikut adalah daftar jumlah SKP yang harus dipenuhi oleh masing-masing profesi dalam lima tahun:

No	Jenis Profesi	Jumlah SKP/5 Tahun
1	Dokter	250 SKP
2	Dokter spesialis	250 SKP
3	Dokter gigi	100 SKP
4	Dokter gigi spesialis	100 SKP
5	Apoteker	100 SKP
6	Psikolog Klinis	100 SKP
7	Perawat	50 SKP
8	Bidan	50 SKP
9	Fisioterapis	50 SKP
10	Akupunktur terapis	50 SKP
11	Perekam medis dan informasi kesehatan	50 SKP
12	Audiologis	50 SKP
13	Epidemiolog	50 SKP
14	Optometris	50 SKP
15	Teknisi Kardiovaskuler	50 SKP
16	Tenaga Vokasi Farmasi	50 SKP
17	Elektromedis	50 SKP
18	Radiografer	50 SKP
19	Tenaga Sanitasi Lingkungan	50 SKP
20	Teknisi Pelayanan Darah	50 SKP
21	Terapis Gigi dan Mulut	50 SKP
22	Tenaga Promosi Kesehatan	50 SKP
23	Tenaga kesehatan tradisional	50 SKP
24	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	50 SKP
25	Fisikawan Medis	50 SKP
26	Terapis Wicara	50 SKP
27	Okupasi Terapis	50 SKP
28	Ahli Gizi	50 SKP
29	Ortotis Prostetis	50 SKP
30	Teknisi Gigi	50 SKP
31	Penata Anestesi	50 SKP

Pedoman Pemenuhan SKP untuk Semua Profesi Kesehatan

Pedoman ini bertujuan untuk menyeragamkan metode penetapan SKP yang berlaku untuk semua profesi kesehatan. 

Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perbedaan dalam perhitungan SKP di berbagai profesi, meskipun target capaian dapat berbeda sesuai dengan kebutuhan pengembangan profesi masing-masing.

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) adalah metode yang digunakan untuk memenuhi SKP ini. P2KB meliputi tiga ranah:

1. Ranah Pembelajaran: Berupa kegiatan seperti seminar, pelatihan, dan simposium yang berfokus pada peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan.
2. Ranah Pelayanan: Berkaitan dengan tugas profesi yang dijalankan di lapangan atau tempat kerja.
3. Ranah Pengabdian Masyarakat: Berupa kegiatan sosial yang mendukung pengembangan profesi serta pelayanan kepada masyarakat.

Dengan pedoman ini, proses penetapan dan pemenuhan SKP diharapkan menjadi lebih efisien dan efektif, sehingga tenaga medis dan kesehatan dapat terus memelihara kompetensi dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Konsekuensi Jika Tidak Memenuhi SKP

Jika dalam periode lima tahun, seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan tidak berhasil memenuhi jumlah SKP yang diwajibkan, mereka harus mengikuti ujian kompetensi untuk mendapatkan kembali izin praktik mereka. 

Kondisi ini berlaku juga bagi mereka yang tidak berpraktik selama lebih dari lima tahun.

Pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP) adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia. 

Dengan sistem yang telah diatur melalui Keputusan Menteri Kesehatan ini, diharapkan kualitas pelayanan medis dan kesehatan di tanah air dapat terus meningkat, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.***