Dokter Gugat Menkes di PTUN: Polemik UU Kesehatan No 17 Tahun 2023

Table of Contents

INFOLABMED.COM - Sejumlah dokter melakukan sidang perdana gugatan terhadap Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Selasa, 24 Desember 2024. 

Gugatan ini bermula dari terbitnya Undang-Undang (UU) Kesehatan No 17 Tahun 2023 yang dianggap menyalahi prosedur dan merugikan para tenaga medis.

Agung Sapta Adi, Juru Bicara Perwakilan Dokter, menjelaskan bahwa gugatan ini masih bersifat administratif. 

Namun, pada sidang mendatang, materi gugatan akan diperkuat dengan menghadirkan saksi-saksi. 

"Hari ini kami juga mendeklarasikan perjuangan panjang melawan Menteri Kesehatan atas kesewenang-wenangan sebagai menteri," ungkapnya.

Menurut Agung, proses pembentukan Kolegium Kesehatan Indonesia yang diatur dalam Permenkes No 12/2024 dianggap menyimpang dan merugikan profesi dokter. 

Ia menuduh adanya kekuatan besar yang berupaya menguasai sistem kesehatan Indonesia. "Kerusakan sistem kesehatan di Indonesia dilakukan oleh Menteri Kesehatan," tegasnya.

Dalam gugatan tersebut, para dokter meminta agar Permenkes No 12/2024 dicabut dan digantikan dengan peraturan baru yang tidak bertentangan dengan UU Kesehatan No 17 Tahun 2023 serta Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 2024.

Permenkes No 12/2024 dianggap keliru karena memberikan kewenangan besar kepada Menkes dalam pengaturan kolegium kesehatan, termasuk mekanisme seleksi, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian anggota.

Pasal 711 PP No 28 Tahun 2024 dinilai menempatkan semua proses ini di bawah koordinasi Menteri Kesehatan, yang dianggap tidak sesuai dengan semangat independensi profesi kesehatan.

Sidang berikutnya diperkirakan akan menghadirkan lebih banyak fakta dan bukti untuk memperkuat gugatan ini. 

Para dokter berharap hasil dari gugatan ini akan membawa perubahan besar demi perbaikan sistem kesehatan di Indonesia.***