Mengurus SIP Kini Lebih Mudah dengan Adanya Mall Pelayanan Publik Digital

Table of Contents

 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (Foto : sehatnegeriku.kemkes.go.id)

INFOLABMED.COM - Hari ini, kita membahas kabar baik bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis di Indonesia. 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin baru saja mengumumkan bahwa sekarang seluruh perizinan, seperti Satuan Kredit Profesi (SKP) dan Surat Izin Praktik (SIP), dapat diurus melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. 

Menurut Menkes Budi, integrasi ini merupakan hasil kolaborasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), yang membantu mengintegrasikan sistem perizinan SIP dan SKP dengan MPP Digital.

“Dengan sistem ini, kita mau bikin itu mudah, murah, dan transparan. Tidak perlu lagi ada pungutan-pungutan tambahan, tidak perlu ada rekomendasi-rekomendasi, tidak perlu lagi ada titip sana titip sini,” ucap Menkes

 Data yang diintegrasikan mencakup bukti kecukupan SKP dan data tempat praktik dari SATUSEHAT SDM milik Kemenkes.

Manfaat Integrasi SATUSEHAT dan MPP Digital

1. Kemudahan Pengurusan: Tenaga kesehatan dan medis sekarang dapat mengurus semua perizinan mereka dalam satu tempat, meningkatkan efisiensi.

2. Mudah, Murah, dan Transparan: Menkes menekankan bahwa sistem ini dirancang untuk menjadi mudah, murah, dan transparan. Tidak ada lagi pungutan tambahan atau rekomendasi-rekomendasi yang membingungkan.

3. Dampak Positif pada Jangkauan: MPP Digital telah hadir di 60 kabupaten/kota dan membantu kurang lebih 2 juta tenaga kesehatan. Menkes mendorong perluasan ke seluruh Indonesia.

MPP Digital: Fokus pada Layanan Publik Mudah dan Murah

MenpanRB Abdullah Azwar Annas menjelaskan bahwa MPP Digital akan difokuskan pada 9 sektor, termasuk sektor kesehatan, untuk memberikan layanan publik yang lebih mudah dan terjangkau.

 Presiden Joko Widodo mendukung inisiatif ini sebagai bagian dari upaya memperbaiki birokrasi.

MenpanRB berkomitmen untuk memperluas MPP Digital ke seluruh Indonesia, meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang terintegrasi. 

Upayanya adalah agar pengurusan izin-izin di bidang kesehatan menjadi lebih cepat dan efisien.