BPOM RI Gencar Berantas Produk Ilegal: Kepala Taruna Ikrar Ungkap Strategi
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Kepala BPOM, Taruna Ikrar, berkomitmen penuh untuk memberantas peredaran produk kesehatan ilegal di Indonesia. Pernyataan ini datang sebagai respons atas tingginya angka peredaran produk palsu dan berbahaya, yang mengancam kesehatan masyarakat dan merugikan perekonomian negara.
Data WHO Ungkap Ancaman Produk Kesehatan Ilegal di Negara Berkembang
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan keprihatinannya mengenai tingginya peredaran produk kesehatan ilegal saat memberikan keterangan pers di Jakarta Pusat pada Senin, 15 September 2025. Ikrar mengutip data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menunjukkan bahwa angka peredaran produk kesehatan palsu dan ilegal di negara berkembang masih sangat mengkhawatirkan. Data WHO menyebutkan bahwa setidaknya 1 dari 10 produk kesehatan yang beredar, termasuk obat-obatan, kosmetik, hingga bahan pangan, tidak memiliki izin edar atau bahkan palsu. Kondisi ini diperparah dengan mutu produk yang rendah, yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.
Upaya BPOM dalam Menindak Produk Ilegal di Dunia Digital
Sebagai langkah konkret untuk memberantas peredaran produk ilegal, BPOM telah menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pada tahun 2024, BPOM berhasil men-take down atau menurunkan sebanyak 309 ribu tautan yang tidak memenuhi syarat di berbagai platform e-commerce. Tindakan tegas ini menunjukkan komitmen BPOM dalam memberantas produk ilegal yang beredar di dunia maya, yang seringkali menjadi jalur utama penjualan produk-produk berbahaya.
"Jadi kalau satu produk saja satu tautan, itu kira-kira dipakai oleh berapa ratus orang? Ini 309 ribu tautan," tegas Ikrar, menekankan betapa masifnya penyebaran produk ilegal melalui jalur online.
Peningkatan Kasus Produk Ilegal: Bukti Kerja Keras BPOM
Dampak dari peredaran produk kesehatan ilegal sangat signifikan. BPOM setiap tahunnya mengungkap ratusan perkara terkait produk ilegal. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, BPOM menangani 262 perkara. Angka ini meningkat menjadi 263 perkara pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 282 perkara pada tahun 2024. Bahkan, di tahun berjalan (2025), BPOM telah menangani ratusan perkara terkait produk ilegal.
Ikrar menjelaskan, "Maknanya apa? Kejahatan tidak semakin turun, kejahatan semakin meningkat tiap tahunnya. Apakah BPOM atau lembaga terkait tidak bekerja? Bukan kami tidak bekerja, tapi kami membuktikan bahwa kami kerja keras, sehingga perkara itu kami tangkap." Peningkatan jumlah perkara yang ditangani justru menjadi bukti kerja keras BPOM dalam mengungkap dan menindak kejahatan di bidang kesehatan.
Strategi Pencegahan: BPOM Tidak Akan Berperan Sebagai 'Pemadam Kebakaran'
Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, BPOM RI tidak akan lagi bekerja secara reaktif, seperti 'pemadam kebakaran' yang hanya bertindak ketika ada kasus atau masalah. BPOM akan lebih fokus pada upaya preventif dan pengawasan yang berkelanjutan.
"Ini dampaknya besar sekali, bukan hanya kesehatan, keselamatan jiwa, tapi dampaknya adalah termasuk ekonomi nasional kita," tutup Ikrar, menekankan pentingnya pemberantasan produk ilegal bagi kesehatan masyarakat dan stabilitas ekonomi negara.
Video Terkait:
- Video: Daftar Obat Herbal Berbahaya Temuan BPOM, Berisiko Picu Penyakit
- Video: Daftar Obat Herbal Berbahaya Temuan BPOM, Berisiko Picu Penyakit
Ikuti dan Dukung Infolabmed.com
Mari terhubung melalui media sosial dan dukung perkembangan website Infolabmed.com
Dukungan untuk Infolabmed.com
Beri Donasi untuk Perkembangan Website
Dukung Infolabmed.com dengan memberikan donasi terbaikmu melalui DANA. Setiap kontribusi sangat berarti untuk pengembangan dan pemeliharaan website.
Donasi via DANAProduk Infolabmed
Nama Produk: REAGEN GOLONGAN DARAH REIGED DIAGNOSTICS (1 SET LENGKAP ANTI-A, ANTI-B, ANTI-AB, ANTI-D + KARTU GOLONGAN DARAH)
Harga: Rp 430.000
© 2025 Infolabmed.com | Terima kasih atas dukungannya
Post a Comment